Kejahatan Berskala Besar yang Mestinya Menjadi Prioritas Penegakan Hukum

Oleh PUSREFIL

Foto: http://www.journalwatchdog.com/Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Publik sudah pandai mengatakan bahwa hukum bagaikan senjata tombak yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Maksudnya, aturan-aturan hukum hanya dikenakan kepada orang-orang yang lemah atau orang kecil. Mereka lemah dalam hal sumberdaya ekonomi (miskin), berpendidikan rendah, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki koneksi dengan pejabat, dan tidak akan menyulitkan bila dihukum. Sementara itu, pihak yang kuat yang berkebalikan kondisinya dengan yang sudah disebutkan itu dapat luput dari hukuman bila melakukan pelanggaran/kejahatan. Atau, setidaknya hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak yang lemah.

Kondisi ini terjadi karena aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal. Masih sering terdengar penegak hukum justru melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hakim menerima suap, polisi main tembak, jaksa memeras adalah berita yang tak asing. Memang, tentu saja, tidak semua aparat penegak hukum berperilaku jahat. Hanya saja berita miring tentang mereka masih terlalu banyak dan masyarakat banyak yang antipati karenanya.

Tidak tegaknya hukum menjadi ganjalan serius terwujudnya tujuan negara. Pemerintah mana pun yang berkuasa mesti memberikan prioritas terhadap tegaknya hukum ini. Jika tidak, maka kehidupan bernegara menjadi kehilangan rohnya, kembali ke zaman ketika berlaku hukum rimba. Masyarakat dikuasai oleh orang/pihak yang kuat. Pihak yang lemah menjadi sapi perahan, bulan-bulanan, dan ditindas. Hakikat keberadaan negara adalah memberikan kekuasaan kepada (hanya) negara yang membuat dan menegakkan aturan agar kehidupan masyarakat menjadi adil, teratur, nyaman, aman, dan sejahtera. Melalui aparat yang ditunjuk oleh negara, tujuan itu diharapkan dicapai.

Sayangnya, harapan masyarakat terhadap penegakan hukum itu masih jauh panggang dari api. Bahkan secara kuantitas maupun kualitas kejahatan semakin meningkat. Jumlah kejahatan semakin banyak tetapi penanganannya tidak dapat meyakinkan rakyat. Kualitas kejahatan juga meningkat seiring kemajuan dan perkembangan ilmu, teknologi, komunikasi, dan pergaulan lintas negara.

Didasarkan pada kapabilitas, kapasitas, dan kemauan politik pemerintah saat ini barangkali sulit mengurangi semua jenis kejahatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Pemerintah perlu membuat skala prioritas penanggulangan kejahatan ditinjau dari tingkat bahayanya dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya sambil mengatasi kejahatan-kejahatan konvensional, seperti pencurian, pembunuhan, pemalsuan, penipuan, pemerkosaan, perampokan.

Kejahatan yang perlu ditangani dengan segera saat ini adalah:
1. Kejahatan korupsi.
Kejahatan kerah putih (white collar criminality) ini sudah merusak sendi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Menurut salah satu pakar ekonomi Indonesia, Soemitro Joyohadikusumo anggaran negara yang dikorup adalah sepertiga. Praktik ini hampir terjadi pada kegiatan pembangunan yang berbentuk proyek di setiap departemen. Di tingkat dunia, Indonesia sering ditempatkan sebagai negara-negara terkorup oleh berbagai badan internasional. Korupsi menyebabkan kualitas infrastruktur pembangunan, seperti jalan, listrik, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan lain-lain yang langsung menjadi urat nadi perekonomian nasional menjadi rendah. Sektor pendidikan yang merupakan sektor kunci dalam pembangunan nasional terkena imbasnya juga. Singkatnya, korupsi telah merusak usaha untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan korupsi mestinya menjadi prioritas pertama dalam penegakan hukum nasional.
2. Kejahatan terorisme.
Terorisme sudah efektif merusak kehidupan negara terutama pada peristiwa Bom Bali. Penyelidikan terhadap peristiwa itu ternyata mengungkapkan beberapa kelompok terorisme yang hidup di Indonesia. Mereka tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dengan melakukan aksi teror di beberapa tempat. Korban meninggal akibat terorisme telah mencapai ratusan, bahkan bila dihitung dari daerah-daerah konflik korban itu mencapai ribuan. Terorisme adalah kejahatan terorganisasi sebagai alat perjuangan kelompok-kelompok ekstrem yang menentang landasan berdirinya negara ini melalui aktivitas teror, ancaman, kerusuhan. Ironisnya, sasarannya justru orang-orang awam yang tidak berdosa. Mereka menjadi korban membabi-buta dari para teroris tanpa rasa penyesalan.
3. Kejahatan separatisme.
Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia untuk mendirikan negara baru. Di dalam peraturan perundang-undangan separatisme dikategorikan sebagai kejahatan. Mereka menentang perjanjian sosial berdirinya negara ini yang telah dilakukan oleh para pendiri negara ini. Mereka melakukan perlawanan dengan cara-cara kekerasan sehingga korban jatuh tak terelakkan. Anggaran negara juga terkuras untuk mengatasi gerakan ini yang sebetulnya dapat digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas hidup rakyat. Korban berjatuhan bukan hanya dari pihak pemerintah negara yang sah melainkan juga dari pihak separatis dan dari pihak rakyat.
4. Kejahatan bergaya Mafia.
Pemerintah sendiri mengakui adanya kejahatan di pemerintahan dan di sektor swasta yang bergaya Mafia. Ini dapat dilihat dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam beberapa kasus juga terungkap kejahatan ini di beberapa sektor. Kita mengenal sebutan Mafia anggaran, Mafia tanah, Mafia penerimaan pegawai negeri, dan sederet sebutan mafia lainnya. Konon para Mafia ini dapat memesan pasal-pasal tertentu untuk dicantumkan dalam suatu Undang-Undang. Dalam pembebasan tanah untuk proyek pembangunan juga lazim diketahui masyarakat, mereka menekan harga kepada pemilik tanah dan menaikkan harga saat harus dibayar dengan uang negara. Terungkap juga ada semacam Mafia pada aktivitas penerimaan CPNS. Pendaftar calon pegawai negeri harus membayar puluhan juta kepada pihak yang berkuasa agar dapat diterima.
5. Kejahatan terhadap lingkungan hidup.
Kejahatan ini dilakukan oleh industri mulai dari industri kecil hingga industri raksasa dari luar negeri yang melangsungkan kegiatan usaha di sini. Mereka membuang limbah berbahaya, menebang hutan, menggali tanah, merusak terumbu karang, mengepulkan polusi, menggusur permukiman rakyat dengan paksa, mereklamasi pantai, menguruk buangan air, menimbulkan polusi suara, bau, dan pandangan. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan menyalahi aturan yang ada. Lingkungan menjadi rusak karena aktivitas itu dan mereka lari dari tanggung jawab untuk memperbaikinya. Bila lingkungan hidup rusak akan memerlukan waktu lama untuk memulihkannya bahkan beberapa ada yang tak mungkin dipulihkan lagi.
6.Kejahatan premanisme.
Kejahatan ini sebetulnya timbul dari kehidupan jalanan. Preman adalah mereka yang tinggal di jalanan yang mencari uang dengan cara memaksa, melakukan intimidasi untuk menguasai lahan parkir, menakut-nakuti anggota masyarakat dan biasanya menarik iuran dengan memaksa untuk menjamin keamanan. Bila terjadi masalah, kelompok ini selalu menggunakan kekerasan fisik. Disinyalir mereka juga membentuk organisasi formal yang diakui secara resmi sebagai organisasi kepemudaan, sosial, atau keagamaan tetapi aksinya mirip sekali dengan cara-cara preman. Di tataran formal, premanisme juga ada. Partai-partai politik menerapkan cara-cara preman walaupun tidak digariskan dalam kebijakan partai. Sudah dikenal luas apabila partai tertentu juga merekrut tokoh-tokoh preman untuk dijadikan kader yang bertugas memperbanyak konstituen. Tokoh-tokoh di pemerintahan sering terdengar menggunakan cara-cara preman untuk menggusur pedagang kaki lima dan permukiman penduduk untuk melancarkan proyek pembangunan. Juga saat mereka berseteru dengan rivalnya untuk jabatan tertentu, misalnya kepala daerah.
7. Kejahatan penyalahgunaan narkoba.
Secara kasat mata, kejahatan ini tidak tampak merugikan kepentingan umum. Mereka yang menggunakan narkoba tampak seperti hanya merugikan diri sendiri. Ketika mereka “fly” hanya terlihat orang-orang yang tak banyak bergerak dan malas. Namun sesungguhnya kerusakan masyarakat sedang terjadi dengan diam-diam dan meluas. Dengan penggunaan narkoba tak mungkin produktivitas nasional di berbagai bidang dapat ditumbuhkan dengan optimal. Jika sudah parah, para pengguna narkoba hanyalah insan-insan konsumtif. Alih-alih ikut dalam barisan pembangunan, mereka malah menjadi beban masyarakat. Mereka juga kehilangan sensitivitas nurani manusia sehingga sering dapat melakukan kejahatan yang paling keji sekalipun. Fakta menunjukkan, pecandu narkoba telah menyusup di semua kalangan mulai pelajar, pegawai, ibu rumahtangga, polisi, guru, artis, pilot, anggota legislatif, hingga jaksa. Semua kalangan pernah terungkap dalam pemberitaan media massa. Negara kita dipandang oleh jaringan produsen narkoba internasional sebagai pasar yang sangat besar yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar pula.
8. Kejahatan lalu lintas.
Selama ini kejahatan lalu lintas dianggap bukan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran saja sehingga pelakunya hanya dikenai hukuman yang relatif ringan. Sejatinya, melihat akibat dan dampak dari kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut, dan udara telah menimbulkan korban jiwa hingga puluhan ribu per tahun dan korban harta benda tak terhitung banyaknya. Pelaku kejahatan ini mencakup dua pihak yaitu pengguna sarana lalu lintas dan aparat yang berwenang mengelola lalu lintas. Mengapa yang kedua dimasukkan sebagai pihak yang potensial menjadi pelaku kejahatan? Karena mereka telah diberi kepercayaan untuk mengelola lalu lintas agar aman, lancar, dan nyaman. Jika mereka lalai, melakukan pembiaran, atau malas melakukan kewajibannya maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas yang akibatnya dapat menimbulkan kematian dan kerugian harta benda pengguna lalu lintas. Contohnya, membiarkan jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, bandara tidak layak pakai; tidak menindak pelaku kejahatan lalu lintas; dan tidak memasang rambu-rambu keselamatan berlalu-lintas atau tidak mengganti rambu-rambu yang telah rusak.

Demikianlah beberapa prioritas pemberantasan kejahatan yang terjadi di negara kita yang hendaknya dikelola dengan sungguh-sungguh. Pemerintah hendaknya menyadari bahaya besar yang mengancam kedaulatan negara ini yang terjadi akibat kejahatan-kejahatan tersebut. Selama ini memang telah dilakukan penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan ini namun hasilnya belum signifikan. Ini terlihat masih seringnya terjadi kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan di atas. Artinya, kesungguhan untuk mengatasinya perlu ditingkatkan lebih besar.

Penanganan terhadap kejahatan yang menjadi prioritas untuk diberantas tidak berarti mengesampingkan penegakan hukum terhadap kejahatan lain. Aparat penegak hukum juga tetap menjalankan tugasnya menangani kejahatan-kejahatan konvensional yang tak kalah menelan banyak korban. Bila aparat penegak hukum sungguh-sungguh menjalankan tugasnya karena dedikasi terhadap nusa dan bangsa, maka rakyat akan meningkatkan dukungannya pula untuk bahu-membahu memberantas kejahatan menurut kapasitasnya masing-masing.*****

Posted on 21/04/2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: