PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

8325149-education-tree

Oleh PUSREFIL

Pada 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusannya membubarkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Keputusan ini disambut beragam tanggapan. Di satu pihak, keputusan itu ditentang. Di pihak lainnya, keputusan itu disambut baik.

Di luar pro-kontra tersebut ada aspek pembelajaran bagi bangsa ini, yakni pendidikan politik. Keberadaan, kewajiban, dan wewenang MK telah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945. Apa pun Keputusan MK harus ditaati oleh pihak-pihak yang terkait dengan keputusan itu.

Namun, di beberapa kota (misalnya Surabaya, Jogjakarta atau beberapa kota lainnya) pihak penyelenggara RSBI “keukeuh” (ngotot) tidak mau membubarkan diri. Dapat dipahami jika beberapa penyelenggara tidak seketika itu juga membubarkan diri karena menyangkut prosedur formal birokrasi. Juga dapat dipahami apabila ada pihak penyelenggara yang kecewa atas pembubaran RSBI.

Hal yang menjadi masalah adalah ketika kelak setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan untuk membubarkan RSBI sesuai keputusan MK masih ada yang “keukeuh” mempertahankan RSBI.

Bagi publik, keputusan MK itu merupakan “batu uji” apakah kita mampu mentaati keputusan di ranah hukum atau tidak. Publik juga diberikan pembelajaran oleh para birokrat (mulai dari Mendikbud, Dinas Pendidikan, hingga Kepala Sekolah) yang berkepentingan dalam penyelenggaraan RSBI, apakah pihak-pihak tersebut dapat memberikan pembelajaran baik atau tidak.

Sekolah yang merupakan ranah pendidikan formal mengajarkan nilai-nilai dalam bentuk norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan keagaamaan. Para murid diajari apa dan bagaimana norma-norma tersebut dijalankan, termasuk di sekolah yang berlabel RSBI.

Dengan adanya pembubaran RSBI, ranah pendidikan formal bergeser ke ranah pendidikan non-formal, terutama menyangkut pendidikan nilai. Kalau dalam keadaan normal, sekolah-sekolah bertindak sebagai guru. Kini berhadapan dengan MK, sekolah-sekolah bertindak sebagai murid.

Apakah para “murid” ini nantinya mampu memberikan teladan mengenai bagaimana bersikap dan berilaku taat hukum atau tidak? Jika mampu, sekolah-sekolah itu layak mengajari pentingnya warganegara mentaati hukum kepada murid-murid yang sebenarnya di sekolah masing-masing. Dalam konteks ini adalah sekolah-sekolah membubarkan diri dari bentuk RSBI ke bentuk sekolah normal yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia.

Dalam cerita pewayangan kita mengetahui Prabu Kresna bertiwikrama (menjelma) menjadi raksasa yang sakti yang berperang melawan angkara murka karena jengkel dengan ketidak-adilan.

Tidak ada salahnya jika sekolah-sekolah RSBI juga bertiwikrama atau “back to basic” menyelenggarakan pendidikan yang tidak mendiskriminasi, berbahasa pengantar “Bahasa Indonesia” (seperti diatur dalam Pasal 36 UUD 1945), berbiaya terjangkau, berkualitas, dan bervisi keindonesiaan.

Kalau itu dilaksanakan, maka publik yang selama ini terus-menerus diberikan banyak contoh buruk mengenai pelaksaanaan keputusan hukum yang tidak istiqomah (konsisten), kini dapat mulai berharap penegakan hukum yang tegas dan lugas. Semoga.*****

Posted on 13/01/2013, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. > @agustri
    Berat sama dipikul ringan sama dijinjing…🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: