MOHON MAAF UJIAN NASIONAL DITUNDA

Empat-Kompetensi-Dasar-Guru-ala-Muhammad-Nuh-lensaindonesia.com_2

Oleh PUSREFIL

Berkenaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang ditunda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, meminta maaf kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan UN. Bagaimana kita mendudukkan permasalahan ini secara proporsional?

Ada dua perspektif untuk menyikapi hal ini. Pertama, perspektif etika-moral; dan kedua, perspektif Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara (HAN/HTUN).

Menurut perspektif etika-moral dalam pergaulan sosial, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dituntut permintaan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan itu. Kesalahan itu menjadi selesai saat permintaan maaf dilakukan dan disertai janji tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Sedangkan perspektif hukum (HAN/HTUN) melihat kesalahan itu harus dikenai sanksi. Permintaan maaf tidak akan membatalkan sanksi yang harus diberikan. Permintaan maaf hanya akan mengurangi tingkat beratnya sanksi. Ini pun sifatnya bukan mandatory (wajib), melainkan fakultatif (tidak mengikat).

UN adalah produk kebijakan publik dan dengan demikian ini menjadi ranah HAN/PTUN bila terjadi kesalahan. Jika kita menganggap bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang memproduk UN tidak bisa diadili.

Namun dalam konteks ditundanya UN di 11 provinsi yang dipermasalahkan bukan UN-nya, melainkan kesalahan pada pelaksanaan yang menyimpang dari prosedur kebijakan yaitu jadwal pelaksanaan UN yang tidak ditaati. Jadi, kesalahan ditundanya UN ini dapat menjadi perkara dalam HAN/PTUN.

Sejarah panjang praktik administrasi negara oleh lembaga-lembaga negara di negara kita menunjukkan bahwa kesalahan prosedur pelaksanaan kebijakan publik banyak yang tidak diselesaikan menurut hukum. Bahkan banyak pejabat yang memegang akuntabilitas pun tidak meminta maaf. Publik juga tidak memiliki daya tekan untuk memperkarakannya. Akhirnya, seiring dengan berlalunya sang waktu, masalah tersebut dilupakan.

Akibat dari itu adalah terulangnya masalah yang sama dan terjadinya pelanggaran prosedur (manajemen kebijakan publik) yang lain. Kerugian dari hal ini tentu banyak, baik secara manajerial kepemerintahan (governance), finansial, maupun psikologis.

Oleh karena itu, bila bangsa ini menghendaki pengaturan negara yang kian baik dari hari ke hari, maka kita tidak boleh membiarkan kesalahan implementasi kebijakan terjadi. Dari sini dapat dipahami bila banyak pihak mulai dari Komisi X DPR, tokoh pendidikan, dan khalayak luas menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mundur dari jabatannya. Meskipun, dengan mundurnya Menteri belum mengatasi persoalan dengan baik.

Seyogyanya, masalah ini diatasi dengan serius oleh Presiden sebagai institusi yang paling tinggi pembuat dan pengimplementasi kebijakan publik. Sehingga, akuntabilitas pelayanan publik terjaga kualitasnya. Karena, ini bukanlah masalah sepele. Sedangkan masalah sepele sekali pun harus diatasi bila menyangkut kepentingan publik.

“Barang siapa menyepelekan urusan publik, mereka bukanlah pihak yang tepat untuk mengelola kepentingan publik.”*****

Posted on 16/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comments Off on MOHON MAAF UJIAN NASIONAL DITUNDA.

Comments are closed.

%d bloggers like this: