Tempeli rumah koruptor dengan tulisan “Rumah Tersangka Korupsi”

Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berlangsung masif. Banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada Bupati, anggota DPR, Kepala Dinas, Gubernur, bahkan Menteri. Sepintas kelihatan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara besar-besaran dan meluas. Ini juga menimbulkan kesan bahwa pemberantasan korupsi “galak” dan tidak pandang bulu.

Namun, praktik sehari-hari menunjukkan korupsi tidak menurun secara signifikan. Pandangan publik menyatakan bahwa korupsi masih banyak terjadi, malahan kian menggila. Mengapa demikian? Apakah korupsi sudah menjadi kultur segenap lapisan masyarakat kita sehingga begitu sulitnya diberantas?

Jika kita lihat korupsi dari dua aspek–aspek hukum dan aspek kultur–maka akan kita temukan jawabannya. Di ranah hukum (penegakan hukum) korupsi sulit diberantas karena aparat hukum yang mestinya menjadi garda depan pemberantasan korupsi malahan tidak berfungsi optimal.

Fakta menunjukkan bahwa pelaku-pelaku korupsi juga dilakukan oleh oknum-oknum Hakim, Jaksa, dan Polisi, seperti dapat kita saksikan terungkapnya oknum-oknum itu terlibat kasus korupsi. Lamanya hukuman dan proses penjalanan hukuman oleh pihak yang terbukti di pengadilan dinyatakan bersalah melakukan korupsi tidak memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri dan tidak memberikan efek pengancam bagi calon koruptor. Buktinya, korupsi miliaran rupiah hanya divonis di bawah 5 tahun sementara itu pelaku kejahatan ringan relatif lebih lama hukumannya. Ini berarti bahwa ranah hukum belum mampu menjadi tindakan pemberantasan korupsi.

Sementara itu dari aspek kultur masyarakat masih belum optimal dalam berpartisipasi memberantas aktivitas korupsi. Jargon antikorupsi hanya ada di perbincangan di ranah publik tetapi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat tidak mampu menolaknya. Misalnya saat terlibat urusan dengan kantor-kantor pemerintah, masih ada yang memberikan pungutan yang diminta petugas, baik secara suka-rela maupun terpaksa.

Masyarakat juga masih menaruh rasa kagum terhadap simbol-simbol kekayaan seseorang, meskipun itu didapat dari korupsi.

Menempelkan tulisan “Rumah Tersangka Korupsi”

Sambil menunggu dilakukannya pembenahan di ranah hukum, ada baiknya dilakukan upaya kultural untuk memberantas korupsi. Menempelkan tulisan di rumah tersangka korupsi dengan tulisan “Rumah Tersangka Korupsi” merupakan salah satu cara yang mungkin mampu memberikan rasa malu kepada koruptor dan calon koruptor.

Di rumah orang-orang yang disangka telah melakukan korupsi perlu ditempeli tulisan “Rumah Tersangka Korupsi” oleh penegak hukum (misalnya KPK). Tujuannya adalah agar pelaku korupsi dan calon pelaku mendapatkan tembakan langsung ke jantungnya sehingga sanksi moral lebih dapat dirasakannya.

Selama ini para koruptor tidak begitu merasakan malu akibat perbuatannya. Masuk ke ruang sidang dengan ekspresi tanpa beban dan masih sempat menebar senyum ke mana-mana. Hal ini karena mereka mungkin merasa bahwa korupsi juga dilakukan oleh banyak orang. Kalau pun ada rasa malu hanya dia rasakan di tempat-tempat tertentu, misalnya saat sidang di pengadilan. Namun bila rumahnya ditempeli tulisan itu, mereka seperti membawa rasa malu ke mana-mana. Rumah adalah bagian penting dari nama baik karena rumah benteng terakhir ketika tempat lain tidak dapat dijadikan pelindung.

Selain itu, masyarakat yang selama ini hanya ingat bahwa si “A” adalah koruptor bila mereka melihat “A” di pengadilan atau ketika disebut namanya di media massa, menjadi akan mengingatnya di banyak tempat karena ketika masyarakat lewat di depan rumahnya, mereka akan membaca “Oh ternyata si A, sang koruptor, rumahnya di sini.”

Ini tidak akan menimbulkan masalah hukum. Maksudnya tidak ada pelanggaran hukum bila penegak hukum melakukan hal itu, asal sebelumnya diketahui dengan pasti bahwa rumah yang ditinggali oleh tersangka korupsi memang dimiliki atas namanya.

Bagaimana dengan penghuni rumah itu yang tidak tersangkut korupsi tetapi terkena dampaknya? Itu merupakan konsekuensi dan sekaligus pembelajaran. Pelajarannya adalah bila kita ikut menikmati hasil kejahatan korupsi, maka kita harus juga menanggung sanksinya.

Diperkirakan tindakan penempelan tulisan tersebut dapat menumbuhkan kembali budaya malu yang selama ini telah hampir hilang dari benak para koruptor dan calon koruptor.*****

Posted on 05/07/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s